Petanttnews.com- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kembali mendapat sorotan dalam rapat pembahasan jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang digelar Selasa (17/6/2025) itu diwarnai berbagai catatan kritis, termasuk dari Anggota DPRD Matim asal Fraksi Golkar, Rikard Persly.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Andreas Agas, Rikard menyuarakan dua persoalan krusial yang menurutnya belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Yakni soal penertiban aset tanah pemda di Kecamatan Elar, serta pembangunan air minum bersih (AMB) di Desa Lengko Namut.
Rikard menyoroti persoalan hukum yang belum tuntas terkait aset tanah pemda di Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar.
Ia menyebut, selama dua tahun, aktivitas pelayanan publik terhenti karena kantor kelurahan disegel akibat konflik lahan.
“Ini menjadi perhatian serius. Keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1439 K/PDT/1998 sudah final dan mengikat. Pemerintah harus mengambil langkah kongkret, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, agar persoalan tidak terus berlarut,” tegas Rikard.
Selain soal aset, Rikard juga menyoroti proyek air minum bersih (AMB) yang dibangun sejak 2023 di Desa Lengko Namut.
Proyek ini dirancang untuk menjangkau lima desa, namun hingga kini belum memberikan manfaat yang maksimal bagi warga.
“Saya berharap Pemda segera mengevaluasi proyek ini. Jangan tunggu aparat penegak hukum masuk baru kita berbenah. Optimalkan fungsi pengawasan internal seperti APIP untuk audit teknis. Kalau ada kekurangan debit air atau kesalahan perencanaan, segera perbaiki,” ucapnya.
Tak hanya dua isu utama, Rikard juga mendesak Pemda agar memperbaiki jalan Lempang Paji-Golo Lebo yang dinilai sangat vital bagi mobilitas masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa sektor jalan raya dan pertanian masih minim perhatian, padahal sangat berperan dalam penggerak ekonomi lokal.
Dalam laporan pandangan umum, Fraksi Golkar mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 baru mencapai 71,34% dari target.
Fraksi Golkar mendorong pembentukan Badan Pendapatan Daerah dan optimalisasi aset tanah agar lebih produktif.
Dari sisi belanja, realisasi APBD 2024 mencapai 98,58%, namun kritik muncul atas ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal.
Fraksi Golkar menilai anggaran untuk sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur masih rendah, padahal sektor ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat.
Beberapa catatan tambahan juga disampaikan, termasuk soal belum meratanya distribusi PPPK, keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru non-ASN, serta perlunya tindak lanjut atas studi AMDAL pembangunan jalan yang melintasi hutan lestari.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Pemda Manggarai Timur menyatakan siap menindaklanjuti catatan dan rekomendasi DPRD.
Dalam jawaban yang disampaikan secara resmi, pemerintah mengakui ada tantangan dalam pelaksanaan program, namun menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan dan eksekusi anggaran.
“Kritik dan saran DPRD sangat kami hargai. Ini menjadi evaluasi penting bagi kami agar ke depan program-program pemerintah benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan pemerintah dalam rapat.
Dengan berbagai sorotan dan masukan ini, publik kini menanti langkah nyata dari Pemkab Manggarai Timur dalam menuntaskan persoalan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan tata kelola anggaran secara lebih akuntabel dan berpihak pada rakyat.***
