Petanttnews.com- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Manggarai menegaskan komitmen untuk mengawal secara kritis dan konstruktif pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai tahun 2025–2029.
“Kami akan menagih janji, mengoreksi yang melenceng, dan mengawal yang baik. RPJMD ini harus menjadi dokumen hidup, bukan hanya berhenti di atas kertas,” tegas Ketua Fraksi Demokrat, Aleksius Armanjaya, dalam sidang paripurna DPRD Manggarai, Jumat (1/8/2025).
Menurut Armanjaya, RPJMD harus dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran. “Kami menerima RPJMD, tapi Fraksi Demokrat akan mengawal implementasinya secara kritis dan konstruktif demi percepatan pembangunan Manggarai,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga memberikan sejumlah catatan penting yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai. Aspek krusial yang mendapat sorotan adalah sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Sekretaris Fraksi Demokrat, Largus Nala, mendorong kebijakan “Satu Desa Satu Penyuluh” untuk memperkuat sektor pertanian, sekaligus memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menyerap hasil pertanian lokal.
Selain sektor pertanian, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya reformasi birokrasi. Hal ini termaktub dalam penempatan ASN yang sesuai keahlian dan kompetensi. Dorongan lain yang disuarakan Fraksi demokrat adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih. “Kebutuhan listrik dan air bersih adalah hal yang paling dasar yang dibutuhkan masyarakat” jelas Arlan.
Selian itu, Fraksi Demokrat mendorong adanya penataan pasar rakyat, pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif, serta kejujuran penggunaan data pembangunan.
“Di bidang pelestarian budaya, fraksi mengusulkan pemakaian kain songke sebagai seragam sekolah dua kali seminggu. Usulan ini bertujuan mengenalkan dan mempromosikan budaya lokal kepada generasi muda”, tambahnya.
Fraksi Demokrat juga mendorong Pemda membentuk kawasan ekonomi malam di Kota Ruteng untuk mendukung UMKM dan pelaku seni. “Pemda Manggarai untuk membentuk kawasan ekonomi malam,” jelas sekretaris Fraksi Demokrat Arlan.
Mengakhiri pandangan fraksinya, Fraksi Demokrat meminta Pemda membangun sistem data yang transparan, real-time, dan berbasis desa, agar seluruh perencanaan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.***
