Petanttnews.com- Di tengah tantangan angka kasus HIV/AIDS yang masih menjadi perhatian serius, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengukuhkan pengurus baru Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) periode 2025-2026 di Aula Ranaka. Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi HIV/AIDS secara terpadu dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menegaskan bahwa keberadaan sebuah organisasi harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar formalitas.
“Tidak ada organisasi yang dibentuk hanya untuk ada begitu saja. Organisasi itu harus hadir untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak, akan muncul pertanyaan: apakah organisasi itu masih perlu dipertahankan?” ujar Bupati.
Ia menambahkan, prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk lembaga swasta atau organisasi nonpemerintah, tetapi juga untuk lembaga pemerintahan. Bupati menekankan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa dibebankan hanya pada sekretariat KPAD.
“Kalau angka kasus meningkat, itu bukan urusan sekretariat saja. Itu tanggung jawab semua pihak yang tergabung dalam komisi ini,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya pembiayaan yang jelas dan konsisten. Menurutnya, alokasi anggaran yang terukur menjadi cerminan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan HIV/AIDS. Ia menilai, tanpa dukungan pendanaan yang memadai, program penanggulangan akan sulit mencapai hasil yang efektif.
Selain itu, Bupati mengungkapkan adanya pergeseran pola penularan HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai. Jika sebelumnya kasus lebih banyak ditemukan pada kelompok berisiko tinggi, kini penularan mulai menyasar pelajar, mahasiswa, dan kelompok muda.
“Ini artinya kita harus berpikir dengan cara-cara baru untuk menjangkau kelompok lain,” katanya.
Perubahan tren tersebut, lanjutnya, menjadi peringatan agar semua pihak beradaptasi dengan pendekatan yang lebih kreatif dan inklusif. Penanggulangan HIV/AIDS kini bukan sekadar urusan medis, tetapi juga sosial dan edukatif.
Bupati Hery juga meminta agar ke depan diadakan rapat koordinasi yang lebih mendalam dan terarah.
“Saya minta dibuat rapat koordinasi satu hari penuh, agar semua pihak bisa mengukur masalah secara baik, dan menentukan langkah konkret,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antarinstansi, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, hingga komunitas pendukung sebaya sangat penting untuk memastikan setiap langkah penanggulangan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa setiap upaya pelayanan terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) harus berlandaskan nilai kemanusiaan.
“Dari mana pun asalnya, siapa pun orangnya, sepanjang dia datang untuk dilayani, dia adalah manusia yang harus kita layani dengan baik,” tutur Bupati menutup sambutannya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa KPAD Manggarai tidak hanya berfungsi sebagai lembaga birokrasi, tetapi juga sebagai wadah kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai empati dan solidaritas.
Pengukuhan pengurus baru KPAD ini diharapkan menjadi titik awal penguatan komitmen bersama untuk menekan laju kasus HIV/AIDS di Manggarai. Lebih dari itu, kehadiran KPAD diharapkan mampu menghapus stigma, memperluas akses layanan kesehatan, dan memastikan setiap warga memperoleh hak untuk hidup sehat dan bermartabat.***
