Petanttnews.com- Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini, Pemkab Manggarai berhasil meraih empat penghargaan bergengsi dari Kementerian Hukum Provinsi NTT atas berbagai capaian strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Empat penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemkab Manggarai dalam pembentukan produk hukum daerah, pencapaian 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah, prestasi dalam Penilaian Mandiri Indeks Regulasi Hukum (IRH) Tahun 2025, serta dukungan aktif terhadap pembentukan 3.442 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Penghargaan itu diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, S.Pd., bersama Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, dalam acara resmi yang berlangsung di Kupang, Selasa (09/12/2025).
Kehadiran pimpinan eksekutif dan legislatif tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan hukum di Kabupaten Manggarai.
Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, raihan empat penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang secara konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras bersama. Ini menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Fabianus Abu.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan di bidang pembentukan produk hukum dan layanan bantuan hukum menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan berpijak pada asas keadilan dan kepastian hukum.
“Kami berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan regulasi dan akses bantuan hukum adalah bagian penting dari upaya menghadirkan negara di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dukungan Pemkab Manggarai terhadap pembentukan ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat berbasis desa.
“Program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan”, tambahnya.
Raihan penghargaan dari Kementerian Hukum Provinsi NTT ini semakin menegaskan komitmen Pemkab Manggarai dalam menjalankan reformasi birokrasi, khususnya di bidang hukum dan kelembagaan.
Ke depan, “pemerintah daerah bertekad untuk terus mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya Manggarai yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.***
