Petanttnews.com- Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi publik dengan menerima langsung aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Cipayung Plus Manggarai di depan Kantor DPRD Manggarai, Senin (8/9/2025).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMKRI Cabang Ruteng dan GMNI Cabang Manggarai menyampaikan sembilan tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, infrastruktur, ekonomi rakyat, hingga kebijakan daerah dan nasional.
Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, bersama pimpinan dan anggota DPRD Manggarai, turun langsung menemui massa aksi. Dalam dialog terbuka tersebut, Bupati menegaskan bahwa kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
“Pemerintah tidak anti kritik. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini kami dengar dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan daerah,” ujar Bupati Nabit di hadapan peserta aksi.
Menanggapi tuntutan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ncolang di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri’i, Bupati mengakui bahwa pengelolaan TPA masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Pengelolaan TPA Ncolang memang belum optimal. Saat ini kami fokus menjaga kebersihan Kota Ruteng, namun tanpa mengabaikan kepentingan dan kenyamanan masyarakat di sekitar TPA,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah daerah sedang membahas skema anggaran bersama DPRD agar pengelolaan TPA ke depan lebih tertata, ramah lingkungan, dan tidak merugikan warga.
Terkait persoalan parkir di dalam kota, Bupati Nabit menyampaikan bahwa Pemkab Manggarai tengah menjajaki kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Ruteng untuk memanfaatkan sebagian lahan sebagai kantong parkir alternatif.
Sementara itu, menjawab tuntutan pemberdayaan petani lokal dalam mendukung kebutuhan Dapur Makan Bergizi (MBG), Bupati menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di sejumlah kelurahan di Kecamatan Langke Rembong sejak Januari 2025.
“KWT ini disiapkan agar petani dan kelompok lokal bisa terlibat langsung dalam rantai pasok kebutuhan pangan, termasuk untuk Dapur MBG,” ungkapnya.
Adapun usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Ketenagakerjaan, Bupati Nabit menegaskan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan DPRD Manggarai agar regulasi tersebut dapat dibahas sesuai mekanisme legislasi daerah.
Menutup dialog, Bupati Nabit mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang dinilainya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan.
“Mahasiswa adalah bagian dari kontrol sosial. Pemerintah butuh kritik yang membangun agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Aksi demonstrasi pun berakhir dengan tertib, menandai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan elemen mahasiswa untuk terus membuka ruang dialog demi Manggarai yang lebih baik.***
