DAERAH  

Soroti Pendapatan hingga Belanja Publik, 9 Fraksi DPRD Manggarai Bedah Ranperda APBD 2026

9 Fraksi di DRPD membahas Ranperda Tahun 2026. Foto: Diskominfo Manggarai

Petanttnews.com,Ruteng- Pembahasan arah pembangunan Kabupaten Manggarai tahun depan mulai mengerucut. Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Manggarai menyampaikan pandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna yang digelar Selasa malam (18/11/2025).

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Manggarai, Agnes Menot, dan dihadiri Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, S.Pd., bersama jajaran pemerintah daerah, pimpinan, serta anggota DPRD. Suasana sidang berlangsung serius, dengan masing-masing fraksi menyampaikan sikap, catatan, dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan eksekutif.

Kesembilan fraksi yang menyampaikan pandangan umum terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Restorasi Partai Nasdem, Fraksi Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Perindo.

Dalam penyampaiannya, fraksi-fraksi pada prinsipnya memberikan apresiasi atas penyusunan Ranperda APBD 2026. Namun demikian, sejumlah catatan kritis juga disampaikan, terutama terkait kebijakan fiskal daerah, efektivitas program prioritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa isu strategis menjadi sorotan bersama. Fraksi-fraksi menilai proyeksi pendapatan daerah perlu disusun lebih realistis dengan mempertimbangkan potensi riil yang dimiliki daerah. Selain itu, belanja daerah diharapkan lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta upaya penanggulangan kemiskinan.

Penguatan pengawasan anggaran turut disoroti, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Fraksi-fraksi menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian, terutama melalui inovasi pengelolaan aset daerah dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis non-tunai.

Wakil Ketua DPRD Manggarai, Agnes Menot, menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian krusial dalam proses pembahasan APBD. Menurutnya, tahap ini menjadi ruang bagi DPRD untuk memastikan anggaran disusun secara tepat sasaran.

“Masukan dan koreksi dari fraksi-fraksi menjadi dasar bagi kita semua untuk memperbaiki dokumen anggaran sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Manggarai,” ujar Agnes Menot.

Usai Sidang Paripurna II Tahun Dinas 2025 ini, agenda pembahasan akan berlanjut pada penyampaian jawaban Pemerintah Daerah terhadap seluruh pandangan fraksi. Selanjutnya, Ranperda APBD 2026 akan dibahas lebih mendalam melalui rapat-rapat komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

Sidang ditutup setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum secara lengkap, menandai dimulainya tahapan krusial dalam penyusunan APBD 2026 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Manggarai.***