Petanttnews.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini, Senin (29/12/2025), menggelar Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) untuk SMA, SMK, dan SLB secara serentak di delapan lokasi berbeda. Kegiatan ini diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bekerja sama dengan Direktorat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menegaskan tujuan seleksi. “Seleksi substansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bakal calon kepala sekolah yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas kepemimpinan, manajerial, serta pemahaman yang baik tentang dunia pendidikan,” ujarnya.
Dari 1.102 peserta yang diundang melalui aplikasi SIM KSPSTK, hanya 511 peserta yang melengkapi dokumen persyaratan dan lolos verifikasi administrasi. “Sebanyak 511 peserta yang telah lolos verifikasi administrasi kemudian diundang untuk mengikuti seleksi substansi pada hari ini,” jelas Ambrosius.
Delapan lokasi seleksi tersebar di berbagai kabupaten/kota di NTT, antara lain: SMKN 1 Kupang (119 peserta), SMKN 2 So’e (35 peserta), SMKN 1 Atambua (71 peserta), SMK Kristen 1 Kalabahi (20 peserta), SMKN 1 Maumere (73 peserta), SMKN 2 Ende (62 peserta), SMKN 1 Labuan Bajo (55 peserta), dan SMA Swasta St. Alfonsius Tambolaka (77 peserta).
Ambrosius menekankan, pemerintah provinsi berkomitmen meningkatkan mutu kepemimpinan satuan pendidikan melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap dari seleksi ini akan lahir kepala sekolah yang mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas pendidikan di NTT,” ujarnya.
Seleksi substansi dilaksanakan di ruang uji kompetensi sekolah yang telah dilengkapi komputer, jaringan memadai, dan para peserta diberikan waktu 120 menit untuk mengerjakan 70 soal. Pasca seleksi, tim Direktorat KSPS akan menggelar sidang pleno untuk menentukan kelulusan dan perankingan, sebelum hasil diserahkan kepada pimpinan daerah.
Setelah diangkat, kepala sekolah terpilih wajib mengikuti diklat pelatihan sebagai syarat utama untuk resmi menjabat. Ambrosius menambahkan,
“Tahun 2026, sudah ada alokasi anggaran untuk 303 calon kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah,” pungkasnya.
Dengan sistem seleksi yang ketat dan transparan, Pemprov NTT menegaskan komitmennya membentuk kepemimpinan pendidikan yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah NTT.***
