Petanttnews.com- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai bersama DPRD Kabupaten Manggarai secara resmi menyepakati pengambilan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan program pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Kesepakatan tersebut disampaikan Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, dalam rapat paripurna DPRD penutupan masa sidang tahun dinas 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Manggarai, Senin (22/12/2025).
Menurut Bupati Nabit, pinjaman daerah menjadi instrumen penting untuk menutup kesenjangan fiskal sekaligus memastikan program-program prioritas pembangunan tetap berjalan.
“Pinjaman daerah yang telah disepakati sebesar Rp100 miliar merupakan langkah strategis untuk menutup kesenjangan fiskal dan memastikan program-program prioritas pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” tegas Bupati Nabit.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi menggali potensi daerah dengan memanfaatkan payung hukum yang tersedia, termasuk melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah.
“Mari kita jalankan amanat peraturan daerah secara konsisten agar pendapatan daerah dapat meningkat dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap,” ujarnya.
Bupati Nabit menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Manggarai atas kemitraan yang konstruktif sepanjang tahun 2025. Ia mengakui bahwa pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2026 menyita banyak waktu dan energi, namun dapat diselesaikan tepat waktu berkat komitmen dan kerja sama kedua belah pihak.
Ia menegaskan, kapasitas fiskal daerah masih terbatas akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan realistis.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat.
“Perbedaan pandangan dalam proses demokrasi adalah hal yang wajar. Justru dari perbedaan itulah kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik demi kemajuan Kabupaten Manggarai yang kita cintai bersama,” kata Nabit.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, menyebut penutupan masa sidang tahun dinas 2025 sebagai puncak dari seluruh rangkaian kerja DPRD selama satu tahun penuh. Ia mengapresiasi kinerja seluruh anggota DPRD yang aktif melakukan pembahasan di masing-masing komisi.
“Khusus terkait pinjaman daerah, kita membutuhkan ruang dan kesempatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Melalui kerja keras, dialog konstruktif, dan koordinasi dengan berbagai pihak, kita telah menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Paulus.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, Penjabat Sekda Manggarai Lambertus Paput, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN).
Penutupan masa sidang DPRD tahun 2025 ini menjadi momentum evaluasi kinerja legislatif dan eksekutif, sekaligus peneguhan komitmen bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2026.***
