Petanttnews.com, Ruteng- Harapan warga Desa Ladur, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, untuk menikmati layanan air bersih melalui proyek penyediaan air minum bernilai sekitar Rp3 miliar kini berubah menjadi kekecewaan. Proyek yang dibangun pada 2024 itu disebut tidak lagi berfungsi optimal meski belum genap satu tahun dimanfaatkan masyarakat.
Kondisi tersebut memicu keluhan dari sejumlah warga. Mereka menilai proyek yang dibiayai dengan anggaran miliaran rupiah itu gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih yang berkelanjutan.
Akibat tidak berfungsinya sistem penyediaan air minum tersebut, sebagian besar warga kembali mengandalkan air dari kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air sungai masih digunakan untuk memasak, mencuci, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku kecewa dengan kondisi yang terjadi. Menurutnya, proyek tersebut sempat menghadirkan harapan besar bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Kami sangat berharap proyek ini bisa mengatasi kesulitan air bersih yang selama ini kami alami. Namun kenyataannya tidak bertahan lama. Sekarang kami kembali mengambil air dari kali untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya. Mereka menilai besarnya anggaran yang digelontorkan seharusnya berbanding lurus dengan kualitas dan keberlanjutan manfaat yang diterima masyarakat.
“Kalau anggarannya sampai miliaran rupiah, tentu masyarakat berharap hasilnya bisa dinikmati bertahun-tahun. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, fasilitasnya tidak berfungsi dan masyarakat kembali kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar seorang warga.
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Pemerintah Desa Ladur. Kepala Desa Ladur, Valerianus Bagung, S.Pd, menegaskan bahwa proyek penyediaan air minum bersih tersebut bukan merupakan program pemerintah desa dan tidak menggunakan Dana Desa.
Menurut Valerianus, proyek itu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai sehingga penjelasan terkait pelaksanaan maupun kondisi proyek sebaiknya diperoleh langsung dari instansi pelaksana.
“Terkait air minum di Ladur, silakan langsung tanyakan ke Dinas PUPR, karena ini program dari mereka, bukan program dari desa,” tegas Valerianus kepada media ini, Rabu (3/6/2026).
Mandeknya fungsi proyek tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Warga mulai mempertanyakan aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek yang menelan anggaran cukup besar tersebut.
Sejumlah warga berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas PUPR segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab tidak berfungsinya sistem penyediaan air minum yang telah dibangun.
Selain evaluasi, audit teknis juga didorong untuk dilakukan. Masyarakat ingin mengetahui secara pasti apakah masalah terjadi pada konstruksi, jaringan distribusi, sumber air, atau faktor teknis lainnya yang menghambat pelayanan kepada warga.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir dan memastikan proyek yang menggunakan uang rakyat benar-benar bermanfaat. Jangan sampai anggaran besar habis, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkan air bersih,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.
Desakan juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Manggarai, Inspektorat, dan instansi terkait lainnya agar turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi proyek secara faktual. Warga berharap langkah konkret segera diambil sehingga persoalan air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dapat segera diselesaikan.
Hingga berita ini ditulis, masyarakat masih menantikan penjelasan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Manggarai mengenai kondisi proyek air minum bersih tersebut, termasuk langkah yang akan ditempuh untuk memulihkan fungsi layanan air bersih bagi warga Desa Ladur.***
