Petanttnews.com, Ruteng- PAD Manggarai menjadi sorotan utama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Manggarai dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh pelapor Fraksi PDI Perjuangan, Aventinus Mbejak, dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai yang membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Manggarai, Selasa (9/6/2026).
Dalam laporannya, Fraksi PDI Perjuangan menilai secara umum kinerja pendapatan daerah tahun 2025 tergolong baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,213 triliun atau 95,25 persen dari target sebesar Rp1,274 triliun.
Meski demikian, fraksi mencatat adanya penurunan pendapatan daerah secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,289 triliun. Angka tersebut turun Rp75,47 miliar atau sekitar 5,86 persen pada tahun 2025.
“Secara umum dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui DPRD, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 relatif baik. Namun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2024,” ungkap Fraksi PDI Perjuangan melalui laporan yang dibacakan Aventinus Mbejak.
Sorotan paling tajam diarahkan pada capaian Pendapatan Asli Daerah. Fraksi menilai kontribusi PAD masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Data yang dipaparkan menunjukkan realisasi pajak daerah hanya mencapai Rp30,28 miliar atau 67,07 persen dari target Rp45,15 miliar. Sementara realisasi retribusi daerah tercatat Rp7,13 miliar atau 57,74 persen dari target Rp12,36 miliar.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, capaian tersebut menjadi sinyal perlunya langkah strategis dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Di tengah sorotan terhadap realisasi PAD, fraksi juga memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan transfer. Pendapatan transfer pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1,063 triliun atau 96 persen dari target Rp1,107 triliun.
Capaian tersebut ditopang oleh transfer pemerintah pusat yang mencapai 96,12 persen, transfer pemerintah pusat lainnya sebesar 98,70 persen, serta transfer pemerintah daerah lainnya sebesar 83,01 persen.
Selain itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga dinilai cukup baik. Realisasinya mencapai Rp18,24 miliar atau 98,51 persen dari target sebesar Rp18,52 miliar.
Pada sisi pengeluaran, Fraksi PDI Perjuangan mencatat realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai Rp1,215 triliun atau 93,81 persen dari target Rp1,295 triliun.
Dari total realisasi tersebut, belanja operasi mencapai Rp893,87 miliar atau 93,05 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp125,99 miliar atau 93,46 persen dari target Rp133,73 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Regulasi tersebut mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD setelah laporan keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Melalui pandangan umum yang dibacakan Aventinus Mbejak, Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Upaya itu dinilai penting terutama untuk memperkuat penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Harapan tersebut sekaligus menjadi catatan politik fraksi agar pemerintah daerah lebih serius menggali potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal. Dengan demikian, optimalisasi PAD Manggarai dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.
