Petanttnews.com, Ruteng- Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Cabang Ruteng menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat terkait penanganan pascabencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gempa yang terjadi pada kedalaman 15 kilometer dan sempat memicu peringatan dini tsunami tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum dan permukiman. Bencana juga berdampak terhadap akses logistik serta jaringan komunikasi di sejumlah wilayah pedalaman Pulau Flores.
Ketua DPC PMKRI Cabang Ruteng, Margareta Kartika, meminta pemerintah memastikan distribusi bantuan logistik dan medis dilakukan secara adil, transparan, dan sistematis.
Menurut dia, penanganan bencana tidak boleh terpusat hanya pada wilayah yang berada dekat dengan lokasi pengungsian utama atau daerah yang mendapat sorotan media.
Seluruh wilayah terdampak di daratan Flores, terutama kawasan Manggarai Raya yang mencakup Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat, harus mendapat perhatian dan penanganan yang setara.
“Pemerintah pusat tidak boleh pilih kasih. Jangan sampai bantuan menumpuk di area yang mudah dijangkau saja, sementara warga lain justru terisolasi dan luput dari penanganan. Seluruh korban gempa di tanah Flores memiliki hak yang sama atas perlindungan dan bantuan negara,” ujar Margareta Kartika dalam keterangan persnya di Ruteng, Minggu (16/08/2026).
Margareta juga mendesak jajaran kementerian teknis hingga Kepala BNPB turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Ia menilai kehadiran pemerintah pusat di lapangan penting untuk mempercepat penanganan sekaligus memangkas prosedur birokrasi yang dapat menghambat distribusi bantuan.
Kebutuhan dasar pengungsi, seperti tenda yang layak, obat-obatan, dan air bersih, kata dia, harus segera disalurkan tanpa terkendala persoalan administratif.
“Pemerintah pusat harus hadir langsung di lapangan, melihat kondisi riil rakyat yang tertimpa musibah, dan memotong rantai birokrasi yang lamban. PMKRI Cabang Ruteng akan membentuk tim posko pengawasan independen untuk memantau alur distribusi bantuan dari pusat hingga ke desa-desa di Manggarai Raya demi memastikan tidak ada penyelewengan maupun ketimpangan,” tegas Margareta.***