BNPB Perkuat Pendataan Kerumah Rumah Gempa Flores

Foto: Kerusakan rumah kategori berat di dusun Nanu, Desa Lenda, Cibal Barat, Manggarai, NTT

Manggarai- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat pendataan kerusakan rumah akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores, di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pendataan dilakukan secara paralel dengan penanganan pada fase tanggap darurat. Langkah ini untuk memastikan kerusakan dan kebutuhan masyarakat terdampak tercatat secara akurat sebagai dasar penanganan pada tahap pemulihan.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, menekankan pentingnya pendataan yang akurat dalam menentukan dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak.

“Pendataan kerusakan rumah dilakukan sejak dini dan berjalan paralel dengan penanganan tanggap darurat. Data yang akurat menjadi fondasi dalam menentukan bentuk dan sasaran dukungan pemerintah kepada masyarakat terdampak,” ujar Suharyanto.

Melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB telah mengerahkan tim di tujuh kabupaten terdampak untuk mempersiapkan proses verifikasi dan validasi data kerusakan rumah.

Berdasarkan pembaruan data hari kedelapan atau Sabtu (22/8/), tercatat sebanyak 53.971 unit rumah mengalami kerusakan di tujuh kabupaten terdampak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.006 unit masuk kategori rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.

Kabupaten Manggarai tercatat mengalami kerusakan sebanyak 7.045 unit rumah, terdiri dari 3.582 unit rusak berat, 2.113 unit rusak sedang, dan 1.350 unit rusak ringan.

Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur mencatat kerusakan tertinggi dengan 17.039 unit rumah. Rinciannya, 6.713 unit rusak berat, 4.496 unit rusak sedang, dan 5.830 unit rusak ringan.

Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, terdiri dari 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.

Kemudian Kabupaten Ngada sebanyak 8.129 unit, dengan rincian 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.

Kabupaten Nagekeo mencatat 4.829 unit rumah rusak, terdiri dari 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.

Kabupaten Ende tercatat 3.953 unit rumah rusak, dengan 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.

Sedangkan Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, terdiri dari 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.

BNPB menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara karena proses verifikasi dan validasi masih berlangsung.

“Data ini masih merupakan sementara. Verifikasi dan validasi diperlukan untuk memastikan setiap data kerusakan sesuai dengan kondisi faktual dilapangan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Suharyanto.

Data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Sementara untuk Kabupaten Manggarai, proses penginputan data masih berlangsung dan ditargetkan dapat diperoleh dalam satu hingga dua hari ke depan.

Khusus di Kabupaten Nagekeo, proses verifikasi telah berjalan selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah menggunakan instrumen pendataan BNPB.

Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, jika hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan.

Pendataan tersebut juga menjadi dasar BNPB dan pemerintah daerah dalam menghitung kebutuhan personel enumerator untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

Khusus rumah kategori rusak berat, data hasil verifikasi akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH).

BNPB juga merencanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi pemerintah daerah pada Selasa (25/8/). Setelah itu, proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah akan dilanjutkan di masing-masing kabupaten terdampak.

“Penanganan darurat tetap menjadi prioritas. Namun, pendataan kerusakan harus berjalan secara simultan agar kebutuhan pemulihan dapat dipersiapkan lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur,” ujar Suharyanto.

BNPB bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam proses pendataan. Pemerintah memastikan setiap dukungan bagi masyarakat terdampak gempa bumi M7,7 Flores didasarkan pada data yang valid.

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).