Petanttnews.com- Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Manggarai.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Triyantoro, S.E., M.M., CSFA kepada Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A., dan Ketua DPRD Manggarai Paulus Peos. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang, Selasa (24/6/2025).
Bupati Hery Nabit menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan kian tertatanya administrasi keuangan daerah.
“Opini WTP ini yang ke-7 kita raih secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan proses administrasi keuangan yang makin tertata mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang baik, sehingga pengambilan keputusan di bidang keuangan dan pelayanan publik juga makin baik.” kata Bupati Nabit Via WtastApp, Selasa, 24 Juni 2025.
Namun demikian, ia juga mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian. “Disadari bahwa ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki, sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh Tim Pemeriksa dari BPK Perwakilan NTT. Perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan pada Semester Kedua tahun 2025,” tambahnya.
Atas hasil ini, Bupati Hery menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak BPK.
“Ya, kita tentu sampaikan terima kasih kepada BPK RI, terutama tim yang mengevaluasi dan memeriksa tata kelola keuangan Pemda Manggarai,” ujarnya.
Ia menegaskan, opini WTP ini menjadi pedoman untuk terus melangkah sesuai standar pengelolaan keuangan yang ditentukan, serta bukti komitmen Pemkab Manggarai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus mendukung visi dan misi pembangunan daerah.
Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, turut memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. “Tidak mudah mempertahankan Opini WTP, apalagi 7 kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan kinerja Pemkab Manggarai sangat baik,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menegaskan, DPRD sebagai mitra pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paulus berharap, raihan ini bisa terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, opini WTP menjadi dasar penting agar keuangan daerah digunakan secara maksimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.***
