Petanttnews.com- Nonato da Purificacao Sarmento, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tetap menjaga eksistensi lembaga dengan beragam kegiatan kreatif, meskipun sedang dalam masa non-tahapan Pemilu.
Ia menekankan pentingnya merancang program yang tidak bergantung pada anggaran untuk menghindari dampak efisiensi.
Nato menyampaikan hal tersebut saat Rapat Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai pada Jumat, 20 Juni 2025.
Ia berharap Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat menciptakan program kreatif yang kemudian bisa direplikasi oleh daerah lain. Ia mencontohkan, program tersebut bisa berupa pendidikan pemilih yang berdampak pada peningkatan partisipasi pengawasan dalam Pemilu dan Pemilihan selanjutnya.
“Undang-undang mengamanatkan kepada kita untuk melakukan pendidikan pemilih. Nah, masa non tahapan sangat efektif untuk melakukan pendidikan pemilih. Meski kita juga terimbas efisiensi anggaran, cobalah merancang kegiatan kreatif yang non-budgeting,” ujar Nato.
Ia menambahkan, Bawaslu bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah atau Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyasar pemilih pemula. Selain itu, Bawaslu juga dapat meminta pemerintah daerah untuk menyertakan program pendidikan pemilih sebagai bagian dari kolaborasi yang menjangkau masyarakat.
“Hibah itu tidak selamanya berupa anggaran. Bisa juga melalui program yang memungkinkan Bawaslu berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Nato berharap Bawaslu Kabupaten Manggarai dapat menjadi proyek percontohan dalam pengembangan program kreatif tanpa anggaran selama masa non-tahapan ini.
“Jika Bawaslu Kabupaten Manggarai sukses melaksanakan program inovatif tersebut, perlu ada reduplikasi yang lebih kreatif dan inovatif oleh Bawaslu Kabupaten/Kota lain khususnya di wilayah Flores,” harap Nato.
Bawaslu Manggarai Apresiasi Gagasan dan Hadapi Tantangan Partisipasi Pemilih
Fortunatus Hamsah Manah, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai, mengapresiasi gagasan yang disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Kami mendapatkan banyak masukan sebagai evaluasi bagi kerja kami. Ada banyak gagasan menarik yang telah disampaikan. Kegiatan kreatif dan inovatif perlu kita isi dalam rangka memperkuat eksistensi lembaga kita,” kata Alfan.
Sementara itu, Yohanes Manasye, Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, menyoroti pentingnya kolaborasi dengan sekolah untuk kegiatan non-anggaran yang menargetkan pelajar sebagai calon pemilih pemula.
Menurut John, partisipasi pemilih dalam pengawasan Pemilihan Serentak 2024 cukup baik, namun partisipasi untuk memberikan suara di TPS mengalami penurunan signifikan.
Ia menyebutkan angka 68,65% untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 68,72% untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
John menjelaskan, data distribusi C. Pemberitahuan KPU menunjukkan bahwa penyumbang terbesar pemilih yang tidak memberikan suara adalah para perantau yang tidak mengubah domisili pada dokumen kependudukan.
Mereka adalah pekerja dan mahasiswa yang berada di luar daerah dan tidak pulang atau tidak mengajukan pindah memilih.
Melalui pendidikan pemilih, para pelajar sebagai calon pemilih pemula akan diajak untuk mengajukan pindah domisili jika suatu saat mereka merantau untuk sekolah atau bekerja di daerah lain.
“Bila masih ber-KTP-el Manggarai, mereka diajak pulang untuk bisa memilih di TPS asal. Namun bila tidak bisa pulang, sejak dini mereka diberitahu tentang prosedur pindah memilih agar bisa menggunakan hak pilihnya di TPS lain sehingga mereka tidak kehilangan hak pilihnya,” terang John.
Marselina Lorensia, Anggota Bawaslu lainnya, menambahkan bahwa salah satu bentuk kegiatan kreatif bisa berupa kunjungan ke berbagai mitra dan melakukan riset terkait partisipasi pemilih dalam Pemilu.
Hal ini bertujuan untuk membangun basis data penelitian yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan dan program Bawaslu. Riset ini akan melibatkan dosen-dosen perguruan tinggi untuk mengungkap penyebab rendahnya partisipasi pemilih dan upaya pencegahannya.
“Berdasarkan informasi yang diperoleh Bawaslu, terdapat sejumlah penyebab rendahnya partisipasi di Pilkada tahun 2024, di antaranya karena penempatan TPS dan pemilih perantau. Melalui penelitian yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi ini kita akan punya kajian ilmiah tentang penyebab dan upaya mencegahnya,” pungkas Marselina.***
